TEMU SINGKRONISASI PENGELOLAAN SDI JAWA TIMUR TH.2016

Lampiran Rumusan : Temu Sinkronisasi Pengelolaan Sumberdaya Ikan Jawa Timur Tahun 2016, Tanggal 1-2 Juni  2016 di  Hotel Park -  Surabaya

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LAN JUT

HASIL RUMUSAN TEMU SINKRONISASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN TAHUN 2016

NO	PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	PROVINSI	KAB. / KOTA	PUSAT
A.	PENGELOLAAN NELAYAN ANDON
1	Tidak memiliki SIPI Andon	Melakukan Sosialisasi dan Teguran Lisan atau Tertulis	X	X
2	Terjadi kecemburuan social	Melakukan Sosialisasi dan Teguran Lisan atau Tertulis	X	X
3	Kedatangan Andon karena di undang oleh bakul atau pengepul	Mengkoordinasikan Pelaku Usaha  ( bakul dan Pengepu)	X	X
4	Kedatangan nelayan tidak bersama kapalnya diartikan bukan Andon	Perlu dicarikan solusi…..	X	X
5	Andon antar provinsi membawa surat ijin dari Kabupaten	Melakukan Sosialisasi	X	X
6	Respon provinsi Sumatra Selatan belum menanggapi penyusunan PKS	Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi dengan Provinsi asal Andon	X	X
7	Kabupaten / Kota belum mengetahui adanya MOU dan PKS	Segera membuat MoU dan PKS dengan format substansi dalam Permen KP. No. 36 Tahun 2014 tentang Andon	X	X
8	Mayoritas nelayan tidak mengetahui syarat dan mekanisme Andon yang benar	Melakukan Sosialisasi	X	X
B.	PERIJINAN
1	Petugas pelayanan dokumen kapal sangat-sangat terbatas	Mengusulkan Penambahan Petugas ke Kemenhub. C.q Ditjen Hubla.	X	X
2	Lokasi pengurusan dokumen kapal jauh dari domisili nelayan	Mengusulkan menambah tempat Layanan bersama terkait Dokumen kapal dan perizinan usaha penangkapan ikan	X	X
3	Dokumen kapal tidak sesuai dengan fisiknya	Pemerintah Provinsi melalui UPT bersama dengan DKP Kab./kota mendata Tim Gabungan (Gerai) Pusat dan Daerah memberikan Layanan Keesepakatan Jadwal Pelaksanaan untuk menentukan kesiapan Petugas dan Kapal yang diukur ada ditempat.	X	X
4	Data kapal ukuran > 5 -  10 GT dari Kabupaten / Kota belum diserahkan ke Provinsi	DKP Kab./kota segera menyerahkan data kapal >5-10GT beserta data Perizinan untuk dilanjutkan oleh Pemprov.	X	X
5	Data kapal > 10 – 30 GT yang belum memiliki dokumen dan ijin sulit diperoleh	DKP Kab./Kota membantu Provinsi untuk mendata Kapal >10-30 GT secara keseluruhan, utamanya yang belum memiliki dokumen kapal dan izin Usaha Penangkapan Ikan	X	X
6	Nelayan enggan diukur ulang karena takut dikatagorikan ijin pusat ; tingginya biaya PHP ,  merubabah alat tangkap, pindah WPP/ FG, dan takut kehilangan Subsidi BBM	Melakukan sosialisasi, pemahaman hakekat manfaat ukur ulang	X	X
C.	UUD No. 23 Tahun 2014
1	Penetapan kewenangan Provinsi terhadap penetapan alat tangkap masih ragu untuk dilakukan oleh Provinsi	Narasumber Depdari, akan mengusulkan dalam pembahasan RPP Konkuren			X
2	Belum ada kejelasan bagi hasil potensi laut sampai dengan 4 mil	Narasumber Depdari, akan mengusulkan dalam pembahasan RPP Konkuren			X
3	Terdapat tumpang tindih kegiatan antara UU 06 Tahun 2014 tentang Pemdes dengan UU 23 Tahun 2014 terhadap pengelolaan TPI dan tambat kapal	Narasumber Depdari, akan mengusulkan dalam pembahasan RPP Konkuren			X
4	Belum ada kejelasan ijin reklamasi pantai	Narasumber Depdari, akan mengusulkan dalam pembahasan RPP Konkuren			X
5	Belum ada kejelasan terhadap pengelolaan pesisir	Narasumber Depdari, akan mengusulkan dalam pembahasan RPP Konkuren			X
6	Penarikan petugas penyuluh perikanan ke Pemerintah Pusat merugikan Dinas Perikanan Kabupaten / Kota karena pada akhirnya hanya menangani sektor pertanian	Narasumber Depdari, akan mengusulkan dalam pembahasan RPP Konkuren			X

Ijin utk  reklamai, jk utk pelab, ijin prinsip ke gub, jk utk msk drkp drka ijin tekni lison, ada kemenhub. uuk sikr rt ijin kerj reklamasi, ada amdal dulu,

Kalau pelab hrs masuk rip (renc induk pelab), diusulkan. Kkp.djpt.

No	Permasalahan	Jawaban / penyelesaian
1.	Aplikasi Datik yang baru sangat baik, tapi secara ideal sulit di penuhi
2.	Berapa ikan pelagis dan demersal
3.	Nelayan selayan relative sejahtera,
4.	Kab./Kota sulit mendapatkan data, petugas scr mencongat (brp pantasnya), perlu survey masy nelayan, sosek dan mengalihkan alternative diluar keg kenelayana.	- Datik sudah disusun, terbagi Region : Laut  jawa, Samoddra Hindia, Selat Madura dan Selat Bali -  perlu kerjasama Univ – DKP rov. Untuk pendataan
5.	Bagaimana mengurangi Jumlah nelayan
6.
7.

1. Aplikasi Datik yang baru sangat baik, tapi secara ideal sulit di penuhi

2. Berapa ikan pelagis dan demersal

3. Nelayan selayan relative sejahtera, 

4. Kab./Kota sulit mendapatkan data, petugas scr mencongat (brp pantasnya), perlu survey masy nelayan, sosek dan mengalihkan alternative diluar keg kenelayana.