Program Kerja KKP Tahun 2017

Dalam RAPBN 2017, KKP Alokasikan Anggaran Terbesar untuk Perikanan Tangkap

Estu Suryowati/KOMPAS.com Rapat kerja Komisi IV dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 10,76 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RPABN) 2017.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti menyatakan, pagu indikatif KKP 2017 tersebut lebih rendah Rp 405 miliar dibandingkan dengan anggaran KKP paska-RAPBNP 2016 yang sebesar Rp 11,16 triliun.

"Pagu indikatif KKP 2017 adalah Rp 10,76 triliun, terdiri dari 10 program pembangunan kelautan dan perikanan di mana anggaran terbesar pada pengelolaan perikanan tangkap dengan alokasi pagu Rp 2,2 triliun," ucap Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Susi merinci, anggaran sebesar Rp 2,2 triliun tersebut diperuntukkan antara lain menambah 2.500 unit kapal penangkap ikan, 10.000 unit alat tangkap ikan, 1 juta premi asuransi nelayan, 20.000 bidang sertifikasi tanah nelayan, 1.000 unit fasilitas konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan, dan program utama lain.

Adapun anggaran untuk perikanan budidaya dialokasikan sebesar Rp 1,25 triliun, yang akan diperuntukkan diantaranya 300 unit bantuan kebun bibit rumput laut, 125 juta ekor produksi benih ikan, 1,2 juta ekor produksi benih induk, 25 ekskavator, serta 220 bantuan kincir angin.

Susi juga menyampaikan, direktorat jenderal Peningkatan Daya Saing (PDS) memperoleh alokasi sebesar Rp 1,1 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk bantuan 220 mesin penghancur es skala besar dan kecil, dua unit kapal angkut ikan hidup masing-masing 200 GT dan 300 GT, serta satu unit kapal pengolah ikan (kontrak tahun jamak, tahun kedua).

"PRL alokasi anggarannya Rp 1,2 triliun, diperuntukkan 300.000 penanaman mangrove di 40 kota penerima sarana usaha garam dan sarana pariwisata bahari di empat lokasi, serta 125 bantuan kelompok masyarakat konservasi," imbuh Susi.

KKP juga mengalokasikan Rp 1,7 triliun dalam APBN 2017 untuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Anggaran tersebut akan digunakan antara lain, untuk pengadaan dua unit kapal pengawas ukuran 32 meter, 15 unit speed boat, pengawasan 150 hari layar operasi untuk 35 kapal, serta pesawat pengawas.

Sementara itu BPSDM-KP, Balitbang-KP, Sekjen dan Irjen mendapatkan alokasi anggaran sebesar masing-masing Rp 1,2 triliun, Rp 900 miliar, Rp 393 miliar dan Rp 82 miliar.

"BKIPM mendapat alokasi Rp 620 miliar, diperuntukkan antara lain identifikasi penyebaran penyakit ikan karantina di 273 lokasi, 33.500 sertifikasi kesehatan ikan ekspor, 155.000 sertifikasi kesehatan ikan domestik, 78.000 sertifikasi mutu produk ekspor kelautan perikanan," pungkas Susi.

Penulis	: Estu Suryowati
Editor	: M Fajar Marta

Praktek Kerja Industri SMK NEGERI Banyuputih Probolinggo

Probolinggo  -  Sebagai UPT Pelayanan masyarakat, baik masyarakat nelayan, masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil, maupun masyarakat akademisi, maka UPT PTPSKP Probolinggo sesuai dengan tupoksinya antara lain: melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis dan managerial Perikanan Tangkap, melaksanakan pelayanan informasi teknologio Perikanan Tangkap dan melaksanakan pengelolaan sarana pelatihan Perikanan Tangkap, 

           Terkait dengan hal ini maka  pada tanggal 9 Januari sampai dengan 31 Maret 2017  UPT.PTPSKP sub seksi Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap (seksi PTPT) telah mengadakan bimbingan Praktek Kerja Industi (Prakerin) kepada peserta didik SMK Negeri Banyuputih, Probolinggo yang berjumlah 6 (enam) orang peserta didik. 

               Program Prakerin disusun bersama antara sekolah dan masyarakat (Institusi Pasangan/Dunia Usaha/ Dunia Indutri) dalam rangaka memenuhi kebutuhan peserta didik, sekaligus merupakan wahana berkontribusi bagi dunia kerja (DU/DI) terhadap upaya pengembangan pendidikan  SMK  di Jawa Timur khususnya

               Kegiata Prakerin di UPT PTPSKP Probolinggo telah memberikan bekal pengetahuan secara praktis yang diharapkan dapat diterapkan di dunia kerja (DU/DI) Dengan demikian, peserta didik dapat meningkatkan keahlian, profesionalisme, memiliki motivasi, inisiatif, kreativitas, kedisiplinan dan etos kerja yang baik serta memahami tuntutan dunia kerja (DU/DI) yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian regional, nasional dan global (anam/27/01/2016)

Praktek bongkar pasang mesin Diesel

Membuat Kereta Mesin

Pasang mesin Diesel diatas kereta mesin  hasil karya peserta didik

                                                     Praktek menggunakan mesin bor

Berantas Illegal Fishing, Susi Minta Pejabat KKP Tak 'Main Mata'

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan laut akan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia. Hal ini menyusul kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menginginkan Indonesia kembali menjadi negara poros maritim yang disegani dunia.

Mengacu pada kebijakan itu, maka pemberantasan illegal fishing terus dilakukan tanpa henti. Sehingga memastikan laut Indonesia hanya dikuasai oleh orang Indonesia sehingga memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

"Penegakan hukum illegal fishing di Indonesia selama ini telah memberikan beberapa hasil yang luar biasa, yang memberikan satu gambaran bahwa Indonesia punya harapan menjadikan laut kita sebagai masa depan, sesuai dengan visi pemerintah," ujar Susi dalam sambutan pada acara pelantikan Dirjen PSDKP, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Untuk itu, ia menginginkan agar seluruh pejabat pemerintah yang bertugas mengawasi keberadaan sumber daya laut dan perikanan Indonesia benar-benar menjaga integritasnya sebagai orang yang bertanggung jawab diberi tugas oleh negara.

Kepada seluruh jajaran di Ditjen PSDKP, Susi menekankan, negara harus melindungi nelayan-nelayan tradisional, bukan malah 'bermain mata' kepada para pelaku illegal fishing. PSDKP harus mampu mengawasi, sehingga apa yang ada terjadi di laut menjadi seimbang dan juga melindungi ekosistem laut yang ada.

"Kredibilitas dari semua penjaga-penjaga laut ini lebih penting daripada armada, daripada kemampuan logistik lainnya. Manusia yang menjaga ini sangat penting kita pastikan, bahwa mereka punya kredibilitas, integritas, dan tidak bisa dibeli. Mereka hanya loyal dan setia kepada negara. Sehingga semua negara segan dan tidak berani melakukan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya," ungkap Susi.

Hal ini, kata Susi, sesuai pesan Presiden Jokowi pada awal tahun ini dalam Rapat Terbatas di kabinet, bahwa pemerintah harus memperhatikan keberpihakan kepada yang lemah dan tidak mampu, sehingga mengurangi angka gini ratio (kemiskinan) Indonesia.

"Jangan sampai mereka (nelayan tradisional) kalah oleh para pemain-pemain jaring-jaring pukat dan trawl yang merusak lingkungan dan menghabiskan Sumber Daya Alam," ucap Susi.

"Pesan Presiden bukan kata yang sederhana. Itu mengartikan bahwa laut harus kita jaga untuk tetap banyak ikannya, untuk bisa diambil turun temurun generasi ke generasi," pungkasnya. (hns/hns) 

Sumber : Detik Finance  (20/01/2017)

SUSI Raup PNBP Rp 360 Miliar, Naik 5 Kali Lipat

Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) KK miliar. P sepanjang 2016 sebesar Rp 360,86miliar. Jumlah ini meningkat 5 kali lipat dari realisasi PNBP TAHUN 2015 SEBESAR Rp 77,49 miliar.

Meski di tahun 2015 merupakan pengecualian karena sedang dilakukan markdown kapal, dak diberlakukannya pungutan terhadap kapal yang dilakukan markdown, jumlah ini terbilang salah satu yang terbesar sepanjang sejarah KKP

Tahun ini khusus dari PNBP Sumber Daya Alam adalah 360,86 miliar. Meskipun 2015 tidak banyak  yang dipungut karena pembenahan, tapi 2016 salah satu yang tertinggi,"kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulfikar Mochtar dalam jumpa pers di Gedung mina Bahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (05/01/2017)

Besarnya realisasi PNBP tahun ini didukung oleh proses perizinan dan gerai gerai yang dilakukan. Kenaikan PNBP yang signifikan, juga merupakan dampak dari moratorium kapal kapal asing dan kebijakan KKP lainnya.

"Harapannya, usaha kita potensinya dari kapal yang markdown, dari peralihan alat tangkap, makin banyak kapal yang mengarah ke laut lepas walaupun effort-nya masih tinggi," ungkap Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, saifuddin dalam kesempatan yang sama.

Dengan proyeksi seperti itu, PNBP tahun 2017 mendatang diharapkan bisa naik hingga 3 kali lipat sebanyak Rp. 900 Miliar.

"Target tahun 2017, pemetintah bersama sudah sepakat dalam APBN 2017 sebesar Rp. 950 Miliar," pungkasnya. (ang/ang)

Sumber : Detik Finance (20/01/2017)

Apel Persiapan Melaksanakan Tugas Baru, dipimpin Kepala UPT P. Shudur

                        Apel Persiapan Melaksanakan Tugas Baru Bidang Pelatihan  Perikanan
                            Tangkap, Pesisir dan Pengawasan (Probolinggo, 11 Januari 2017)